Rabu, 24 Juli 2013

PAJAK PENGHASILAN (PPh)

Pengertian Pajak Penghasilan
Pengertian pajak penghasilan sesuai dengan pasal 1 undang-undang pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak
Oleh karena itu, pajak penghasilan melekat pada subyeknya pajak penghasilan termasuk jenis pajak subyektif. Subyek pajak akan dikenai pajak apabila dia menerima atau memperoleh penghasilan. Dalam undang-undang pajak penghasilan, subyek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut sebagai wajib pajak.

Wajib pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak. Tahun pajak, menurut undang-undang pajak penghasilan adalah tahun takwim yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember, namun wajib pajak dapat menggunakan tahun pajak mengikuti tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Sedangkan bagian tahun pajak adalah jangka waktu (hari/bulan) yang kurang dari 12 (dua belas) bulan saat wajib pajak memperoleh penghasilan.
Apabila tahun pajak tidak sama dengan tahun takwim karena mengikuti tahun buku, tahun pajak ditentukan berdasarkan tahun yang memperoleh masa 6 bulan pertama kali. Misalnya PT. A memilih tahun pajak sesuai dengan tahun bukunya yang dimulai pada tanggal 1 April dan berakhir pada tanggal 31 Maret. Dalam hal ini untuk periode 1 April 2008 sampai dengan 31 Maret 2009 tahun pajak PT. A termasuk dalam pajak 2008. Ini disebabkan pada tahun 2008, tahun buku meliputi lebih dari 6 bulan yaitu 9 bulan.
Dasar Hukum
Landasan hukum pajak penghasilan di Indonesia adalah undang-undang ditambah peratutan-peraturan yang mendukung di bawahnya, antara lain:

  1. Peraturan Pemerintah (PP)
  2. Keputusan Menteri Keuangan (KMK)/ Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
  3. Keputusan Dirjen Pajak (Kep)/ Peraturan Dirjen Pajak
  4. Surat Edaran Dirjen Pajak (SE)
Undang-undang yang mengatur pajak penghasilan di Indonesia adalah undang-undang No. 7 Tahun 1983. Undang-undang tersebut telah beberapa kali diubah, yaitu dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1991, kemudian Undang-undang No. 10 tahun 1994, dan yang terakhir dengan undang-undang No. 17 Tahun 2000 berlaku efektif mulai 1 Januari 2001. Pada saat ini sedang disusun revisi UU PPh terbaru yang diperkirakan akan diberlakukan efektif pada tahun 2009.
Subyek Pajak Penghasilan
Subyek pajak penghasilan merupakan orang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subyek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam jangka tahun tertentu sesuai dengan jangka tahun pajak.
Adapun yang dimaksud dengan subyek pajak diatas adalah orang pribadi atau  warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap.
1.      Orang pribadi
Yaitu orang yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun luar Indonesia. Seorang yang memiliki penghasilan dan memenuhi syarat dan ketentuan pajak penghasilan maka, mereka wajib untuk membayar pajak atas penghasilannya. Contohnya: TKI, Pengusaha, Guru, dll
2.      Warisan yang belum terbagi
Warisan yang belum terbagi dalam hal ini merupakan salah satu pengganti menggantikan mereka yang telah meninggal dunia atas penghasilannya. Ahli waris sebagai keluarga tertinggal wajib menggatikan dan membayar kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan yang ada. Penunjukan warisan yang belum terbagi ini sebagai subyek pajak pengganti dengan tujuan agar pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tetap dapat dilaksanakan dengan baik.
3.      Badan
Menurut undang-undang KUP, yang dimaksud baban adalah sekumpulan orang dan modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komandinter, perseroan lainnya, BUMN, BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
Sesuai dengan ketentuan undang-undang bahwa badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan subyek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuk usaha yang dijalankan. Sehingga setiap unit usaha tertentu dari badan pemerintah sebagai contoh lembaga, badan dan lainnya yang dimiliki pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menjalankannya dan melakukan kegiatan guna untuk memperoleh penghasilan. Maka, badan dan lembaga tersebut dinamakan subyek pajak dan wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.      Bentuk Usaha Tetap
Adapun yang dimaksud dengan usaha tetap adalah bentuk uasaha yang dipergunakan  oleh orang pribadi yang tidak bertempat tingggal di Indonesia atau mereka yang berada di Indonesian dalam waktu kurang dari 183 hari atau dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Perlakuan perlakuan untuk badan usaha tetap yang tidak berkedududkan di Indonesia dipersamakan dengan subyek pajak badan dalam negeri. Pengenaan pajak penghasilan bentuk usaha tetap ini mempunyai eksistensi sendiri dan tidak termasuk dalam pengertian badan sesuai dengan ketentuan undang-undang pajak penghasilan pada pasal 2 ayat 3.
Pengelompokan Subyek Pajak Penghasilan
Sesuai dengan penjelasan diatas berdasarkan letak geografisnya subyek pajak penghasilan dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu;
1.      Subyek pajak dalam Negeri
Subyek pajak dalam negeri merupakan subyek pajak yang telah diatur oleh undang-undang pajak penghasilan dan berdomisili di dalam negeri. Dengan demikian semua yang memperoleh pengahsilan dengan apa yang dilakukannya di dalam negeri.
1)      Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
2)      Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD, penerimaannya dimasukan dalam anggaran pusat atau daerah, pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
3)      Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
         2.      Subjek pajak luar Negeri adalah:
1)      Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.
2)      Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.
Menurut undang-undang perpajakan tahun 2009 yang tidak termasuk subyek pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah
  1. Badan perwakilan Negara Asing
  2. Pejabat-pejaat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari Negara Asing dan orang-orang yang di perbentukan kepada mereka yang bekerja pada dann bertempat tinggal bersam-sama mereka dengan syarat:
    1. Bukan warga Negara indonesia
    2. Di Indonesia tidak menerima/memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
  3. Organisasi-Organisasi Internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat :
    1. Indonesia menjadi anggota tersebut
    2. Tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia, selain memberikan pinjaman kepada Pemerintah Indonesia yang dananya berasal dari iuran anggota.
    3. Organisasi Internasional yang berbentuk kerjasama teknik dan/atau kebudayaan, dengan syarat
  • Kerjasama teknik tersebut memberi manfaat pada Negara/Pemerintah Indonesia;
  • Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia
  1. Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang  ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat :
    1. bukan warga Negara indonesia
    2. Tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

Kewajiban Pajak Subyektif
Pajak penghasilan merupakan jenis pajak subyektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subyek pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada subyek pajak lainnya. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan kepastian hokum, penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subyektif menjadi penting. Adapun waktu mulai dan berkhirnya kewajiban pajak subyektif sebagai berikut:
No
Wajib Pajak
Mulai kewajiban pajak
Mulai Kewajiban Pajak
1
Orang pribadi yang bertempat tinggal di indonesia Pada saat dilahirkan di Indonesia ü  Saat meninggalü   Meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya
Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Sejak hari pertama berada di Indonesia
2.
Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan tersebut didinesia Saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia ü  Saat dibubarkan  atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia
3
Bagi orang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Saat badan tersebut menjalankan usaha ü  Saat tidak lagi menjalankan usaha
4.
Badan yang tidak didirikan atau  tidak bertempat kedudukan tersebut di Indonesia dan memperoleh penghasilan di Indonesia
Saat badan tersebut menerima penghasilan di Indonesia
ü  Saat badan tersebut tidak lagi menerima penghasilan di Indonesia
5.
Warisan yang belum terbagi Saat timbul warisan yang belum terbagi ü  Saat warisan telah terbagi pada ahli waris
Obyek Pajak Penghasilan
Adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama  dan dalam bentuk apapun termasuk:
1)      Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam undang-undang pajak penghasilan;
2)      Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
3)      Laba usaha;
4)      Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
  1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
  2. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota ;
  3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha;
  4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan.
5)      Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
6)      Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
7)      Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi ;
8)      Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apapun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak.
9)      Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10)  Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11)  Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
12)  Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
13)  Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14)  Premi asuransi; selain asuransi jiwa
15)  Iuran yang diterima atau diperoleh dari perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16)  Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
17)  Penghasilan dari usaha berbasis syari’ah
18)  Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan surplus bank Indonesia.
Penghasilan Yang Bukan Obyek Pajak
Adapun penghasilan yang bukan termasuk onyek pajak adalah sebagai berikut:
  1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang di bentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterimah oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannnya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.
  2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau derajat badan keagamaan, badan pendididkan, badan sosial termasuk yayasan, koperasai, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro, yang ketentuannya diatur atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.
  3. Warisan; yang diterima oleh ahli warisnya.
  4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyetoran modal.
  5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam lingkup natura dan/atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (demand profit).
  6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa.
  7. Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, BUMD, dari pernyataan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat tertentu.
  8. Deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan.
  9. Bagi perseroan terbatas, BUMN, dan BUMD yang menerima deviden kepemilikan saham pada badan yang memberikan deviden paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.
  10. Iauran yang diterima atau diperoleh dari dana pension yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pembeli kerja maupun pegawai.
  11. Bagian laba yang diterimah atau yang diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham persekutuan, perkumulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
  12.  Peghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura nerupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiaatan di Indoensia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sector, sector usaha yang di atur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri keuangan yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
  13. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannnya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan.
  14. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan.
  15. Pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan.
  16. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggaraan jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan.    
Tarif Pajak
Berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat 1 Undan-Undang pajak penghasilan, besarnya arif pajak penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajakdalam Negeri maupun Wajib pajak Luar Negeri yang melakukan usaha di indonesia.
1.      Untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri :
Lapisan Penghasilan Kena Pajak
Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah)
5%
( lima persen )
Diatas Rp 50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah ) sampai dengan Rp 250.000.000,00( dua ratus lima puluh juta rupiah )
15 %
( lima belas persen )
Diatas Rp 250.000.000,00 ( dua ratus lima puluh juta rupiah ) sampai dengan Rp 500.000.000,00
( lima ratus juta rupiah )
25 %
( dua puluh lima persen )
Di atas Rp 500.000.000,00 ( lima ratus juta rupiah )
30 %
( tiga puluh persen )
Tarif pajak tersebut dapat diturukan menjadi paling redah 25 % (dua puluh lima persen) yang pengaturannya melalui peraturan peintah,tarif dimulai per 1 januari dan di umumkan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum tarif baru berlaku efektif.
2.      Untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan bentuk usaha tetap ditetapkan dengan tarif 28%. Tarif tersebut menjadi 25% mulai berlaku pada tahun 2010.
Contoh perhitungan pajak terutang:
  1. Wajib pajak orang pribadi
Penghitungan pajak terutang wajib pajak orang pribadi denga jumlah penghasilan kena pajak Rp.60.000.000, 00
Pajak penghasilan trutang:
5% X Rp. 50.000.000, 00                   Rp. 2.500.000, 00
15% X Rp. 200.000.000, 00               Rp. 30.000.000, 00
25% X Rp. 250.000.000, 00               Rp. 62.500.000, 00
30% X Rp. 100.000.000, 00               Rp. 30.000.000, 00
Total                                                       Rp. 125.000.000, 00
  1. Wajib pajak badan
Penghitungan pjak yang terutang untuk wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dengan jumlah penghasilan kena pajak Rp. 1.250.000.000, 00
Pajak penghasilan yang terutang:
28% X 1.250.000.000, 00 = Rp. 350.000.000, 00

Penggabungan dan Pemisahan Pajak Penghasilan
1.      Penggabungan Pajak Penghasilan
Penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenakan pajak dan pemenuhan keawajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keuarga. Sesuai denga pasal 8 UU pajak penghasilan, bahwa seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun atau pada awal bagian tahun pajak, begitu pula kerugiannya berasal dari tahun tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan, dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya dan dikenakan pajak penghasilan sebagai satu kesatuan pengecualinya. Yaitu penghasilan tersebut semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubunganya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainya.
Penggabungan penghasilan istri tersebut tidak dilakukan dalam hal penghasilan istri diperoleh dari pekerjaan sebagai pegawai yang telah dipotong pajak (pph pasal 21) oleh pemberi kerja, dengan ketentuan bahwa:
  1. Penghasilan istri tersebut semata-mata diperoleh dari satu pemberi kerja.
  2. Penghasilan istri tersebut berasal dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.
Contoh penghitungan:
a)      Tn. Sudarman, yang memperoleh penghasilan dari usaha sebesar Rp. 100.000.000,00 mempunyai seorang istri yang menjadi pegawai dengan penghasilan sebesar Rp.50.000.000,00. Apabila penghasilan Istrinya tersebut diperoleh dari suatu pemberi kerja dan telah dipotong pajak oleh pemberi kerja sesuai dengan pasal 21 dan kerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha suami atau anggota keluarga lainya, penghasilan sebesar Rp. 50.000.000,00 tidak digabungkan dengan penghasilan Tn. Sudarman dan pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan istri tersebut bersifat final.
b)      Apabila selain menjadi pegawai, Istri Tn. Sudarman juga menjalankan usaha,  misalnya salon kecantikan dengan penghasilan sebesar Rp.75.000.000,00 seluruh penghasilan istri sebesar Rp.125.000.000,00 (Rp. 50.000.000,00 + 75.000.000,00) digabungkan dengan penghasilan tn sudarman. Dengan penggabungan tersebut Th. Sudarman dikenakan pajak penghasilan atas penghasilan sebesar Rp. 225.000.000,00 (Rp.100.000.000,00  + Rp. 50.000.000,00  + Rp.70.000.000,00).
2. Pemisahan Penghasilan
Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan suami istri dapat dilakukan secara terpisah apalagi:
  1. Suami istri telah hidup terpisah
Apabila suami-istri telah hidup terpisah, penghitungan penghasilan kena pajak dan pengenaan pajak penghasilan di lakukan sendiri-sendiri.
2. Dikehendaki secara tertulis oleh suami-istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.
Apabila suami-istri mengadakan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis, maka penghitungan pajak penghasilannya dilakukan berdasarkan penjumlahan penghasilan neto suami-istri dan besarnya pajak penghasilan yang harus dilunasi oleh masing-masing suami-istri dihiitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka.
Contoh penghitungan
Tn. Hadi mengadakan perjanjian pemisahan penghasilan secara tertulis dengan istrinya. Tn. Hadi memperoleh penghasilan dari usaha sebesar Rp. 100.000.000,00  dan istri tuan Hadi bekerja sebagai pegawai dengan penghasilan sebesar Rp.50.000.000,00  selain menjadi pegawai, istri Tn. Hadi juga menjalankan usaha, misalnya salaon kecantikan dengan penghasilan sebesar Rp.75.000.000,00. pengenaan pajak penghasilan untuk suami dan istri tersebut dihitung berdasarkan jumlah penghasilan sebesar Rp.225.000.000,00 (Rp.100.000.000,00 + Rp. 50.000.000,00 + Rp.75.000.000,00)
Apabila pajak penghasilan yang terutang atas jumlah penghasilan tersebut adalah sebesar Rp.56.250.000,00 maka untuk masing-masing suami dan istri pengenaan pajaknya dihitung sebagai berikut;
Suami
= Rp. 25.000.000, 00
Istri
Penghasilan anak yang belum dewasa
Penghasialn anak yang belum dewasa digabungkan dengan penghasilan orang tuanya, kecuali penghasilan dari pekerjaan yang tidak ada hubunganya dengan usaha orang yang mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan atau kesamping satu derajat. Dengan demikian penghasialn anak yang belum dewasa yang tidak digabungkan dengan penghasilan orang tuanya hanya penghasilan berasal dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha atau kegiatan dari oarang yang mempunyai hubungan istimewa dengan anak tersebut.
Pengertian anak yang belum dewasa adalah anak yang belum berumur 18 tahun dan belum pernah menikah. Apabila seorang  anak yang belum dewasa, yang orang tuanya telah berpisah, menerima atau memperoleh penghasilan. Maka, pengenaan pajaknya digabungkan dengan penghasilan ayah atau ibunya berdasarkan keadaan yang sebenarnya.
H.    Hubungan Istimewa
Hubungan istimewa diangggap ada apabila:
  1. Wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah sebesar 25% pada wajib pajak lain. Demikian pula hubungan antara 2 wajib pajak atau lebih yang disebut terakhir.
  2. Wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya atau dua atau lebih wajib pajak berada dibawah penguasaan yang sama, baik langsung maupun tidak langsung.
  3. Terdapat hubungan keluarga baik saudara maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau kesamping satu derajat.
Hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat adalah ayah, ibu, dan anak. Sedangkan hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan kesamping satu derajat adalah saudara. Yang dimaksud keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat adalah mertua dan anak tiri, sedangkan hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan ke samping satu derajat adalah ipar.
Contoh:
PT. A mempunyai 50% saham. PT. B merupakan pemilik saham oleh PT. A merupakan penyertaan langsung. Selanjutnya pabila PT. B tersebut mempunyai 50% saham PT. C, maka PT. A sebagai pemegang saham PT. B secara tidak langsung mempunyai penyertaan PT. C sebesar 25%. Dalam hal demikian PT. A, PT, B, PT. C diangggap hubungan istimewa. Apabila PT. A juga memiliki 25% saham PT. D, maka antara PT B, PT. C, dan PT. D dianggap terdapat hubungan istimewa. Hubungan kepemilikan tersebut diatas dapat juga terjadi antara orang pribadi dan badan.

Daftar Pustaka
  1. Waluyo, Perpajakan Indonesian Edisi 9, 2010. Salemba Empat, Jakarta.
  2. Resmi, Siti, Perpajakan: Teori dan Kasus Perpajakan Edisi 5, 2009. Salemba Empat, Jakarta.
  3. Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi 2009, 2009. CV. Andi Offset, Yogyakarta.
  4. Fitriandi, primandita, Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap, 2009. Salemba Empat, Jakarta.
  5. Setyawan, Setu, Perpajakan Indonesia Edisi 2009, 2009. UMM press, Malang.
  6. (http://www.pajak.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=155%3Asubjek-pph&catid=100%3Apph&limitstart=1)

0 komentar:

Posting Komentar